DISKRIMINASI BERDASARKAN GENDER MASIH TERJADI

DISKRIMINASI BERDASARKAN GENDER MASIH TERJADI

pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada  kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat

bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas  sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan

partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat  akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan   persoalan pokok

pembangunan-suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Banyak  fakta di seluruh dunia yang dapat ditampilkan untuk mendukung pernyataan ini. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi saja  belumlah memadai. Di sini dibutuhkan juga institusi yang memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, serta dibutuhkan  juga langkah- langkah kebijakan untuk menangani ketidaksetaraan yang masih mengakar. Laporan ini mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender:2

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

• Reformasi institusi guna menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Reformasi institusi hukum dan ekonomi penting dilakukan untuk meletakkan dasar  persamaan hak

dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Mengingat hukum atau peraturan-peraturan yang ada di banyak negara masih terus melanggengkan ketidaksetaraan gender, maka reformasi hukum mutlak diperlukan  terutama hukum rumahtangga, perlindungan terhadap kekerasan, hak atas tanah, pekerjaan, dan politik.

• Mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperbesar kesetaraan sumber daya dan partisipasi.  Peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan cenderung mengurangi ketidaksetaraan

gender dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi. Daya produksi atau produktivitas yang meningkat dan lapangan kerja baru seringkalimengurangi ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan. Investasi pada

infrastruktur seperti air bersih, energi, dan transportasi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan beban kerja.

• Mengambil langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya dan aspirasi dalam politik  praktis. Karena reformasi institusional dan pembangunan ekonomi sering

tidak memadai, maka dibutuhkan langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam jangka pendek dan jangka menengah. Kesetaraan Gender-dalam Hak, Sumber Daya dan Aspirasi

KATA ‘GENDER’ DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PERAN YANG

dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan

dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya,  dan kuasa.

Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran  diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan3

RANGKUMAN

partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang  bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.

Istilah ‘kesetaraan gender’ bisa diartikan secara berbeda-beda apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan. Laporan ini mengartikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan di bidang hukum, kesempatan (termasuk kesetaraan upah kerja, kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia, dan sumber-sumber produktif lainnya yang memperluas kesempatan) dan aspirasi (untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pembangunan). Kami tidak mengartikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan.

Hal ini didasarkan pada dua alasan sebagai berikut, pertama, tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender. Kedua, kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda (atau serupa) yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.

Laporan ini menggunakan berbagai  tipe data dan pola analisa untuk mendiskusikan  isu-isu  yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia ketiga. Namun, upaya mengukur beragamnya dimensi kesetaraan gender sangatlah rumit. Hambatan utamanya adalah kurangnya analisis dan data yang dibedakan berdasarkan gender yang berkaitan dengan beberapa aspek penting dari kesetaraan gender.

Mengingat bukti-bukti empiris lebih banyak tersedia  di negara-negara maju daripada di negara-negara berkembang, laporan ini juga membahas pengalaman negara-negara industri. Laporan ini mengkombinasikan analisis mikro, nasional dan internasional, dan membahas penelitian empiris dari sejumlah  disiplin ilmu sosial. Meski ada  Kemajuan, Ketidaksetaraan GenderTe tap Terjadi di Semua Negara

PADA SEPARUH AKHIR ABAD KE-20 KITA MENYAKSIKAN

adanya peningkatan dalam status perempuan dan kesetaraan gender di sebagian besar negara berkembang.4

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

• Dengan beberapa pengecualian, secara umum tingkat pendidikan perempuan meningkat secara pesat. Rata-rata jumlah anak perempuan yang mendaftar  ke sekolah dasar di Asia Tenggara,

Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara meningkat kurang lebih  dua kali lipat.  Hal ini, secara signifikan, mengurangi kesenjangan gender dalam dunia pendidikan.

• Harapan hidup perempuan meningkat 15 sampai 20 tahun di negaraberkembang. Melalui peningkatan anggaran yang lebih besar bagi anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa, serta akses yang lebihbaik dalam perawatan kesehatan, maka  pola harapan hidup bagi perempuan dan laki-laki telah meningkat  di semua kawasan negara berkembang. Untuk pertama kalinya, dalam periode 1990-an, perempuan di Asia Selatan rata-rata hidup lebih lama daripada laki-laki.

• Lebih banyak perempuan masuk dalam angkatan kerja. Sejak 1970, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat rata- rata 15 persen di Asia Timur dan Amerika Latin. Pertumbuhan

angkatan kerja ini lebih besar daripada yang terjadi pada laki-laki, sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam pekerjaan. Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki juga semakin kecil.

Meskipun ada kemajuan, ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya dan aspirasi masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, bahkan di sebagian negara berkembang tidak terjadi kemajuan yang berarti. Selain itu, krisis sosio-ekonomi di beberapa negara telah berakibat buruk terhadapberbagai kemajuan yang dengan susah payah telah dicapai.

Persamaan Hak Tidak satu pun negara (seperti tampak pada gambar 1) telah menjamin kesetaraan antara  perempuan dan laki-laki dalam hak-hak sosial, ekonomi dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, berbisnis, bahkan melakukan perjalanan tanpa persetujuan suami. Di banyak kawasan Sub-Sahara Afrika, sebagian besar perempuan memperoleh hak atas tanah melalui suami mereka atas dasar perkawinan, dan seringkali hak-hak ini hilang saat terjadi  perceraian atau kematian sang suami. Ketidaksetaraan gen-der dalam hak membatasi pilihan  yang tersedia bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga seringkali sangat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi atau memperoleh manfaat dari pembangunan.5

RANGKUMAN

Sumber Daya Perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi, dan keuangan. Di Asia Selatan,  rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan bersekolah hanya separuh  dari yang digunakan laki-laki, dan jumlah  anak perempuan yang mendaftar  ke sekolah menengah hanya dua pertiga dari jumlah anak laki- laki. Banyak perempuan tidak memiliki tanah, dan meski mereka memilikinya, status kepemilikannya lebih lemah daripada laki-laki. Di banyak negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi

tambahan, dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki. Ketidaksetaraan semacam ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, berdampak buruk terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontribusi mereka dalam

meningkatkan taraf hidup rumahtangga. Ketidaksetaraan tersebut juga memperbesar risiko dan menurunkan daya tahan apabila terjadi persoalan pribadi atau rumahtangga. Ketidaksetaraan juga menurunkan daya tahan Gambar 1. Ketidaksetaraan Gender dalam Hak-Hak Dasar Terjadi di Seluruh Dunia Indeks kesetaraan gender Asia Timur Eropa Timur Amerika Timur Tengah Asia Sub-Sahara OECD dan Pasifik dan Asia Latin dan dan Selatan Afrika Tengah Karibia Afrika Utara

Catatan: Nilai 1 menunjukkan kesetaraan hak gender yang rendah, nilai 4 kesetaraan yang tinggi (lihat

catatan 1 pada akhir rangkuman untuk informasi lebih lanjut).

Sumber: Data mengenai hak-hak dari Humana (1992); data penduduk dari Bank Dunia (1999)6

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

saat usia mulai lanjut dan  terjadinya goncangan ekonomi. Meski tercatat adanya  kemajuan yang dicapai perempuan dalam pendidikan dewasa ini, tapi mereka masih tetap mendapatkan upah yang

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal itu tetap terjadi meski perempuan dan laki-laki  memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang sama. Di negara-negara berkembang, perempuan seringkali dibatasi jenis pekerjaannya dan biasanya tidak ditempatkan pada posisi-posisi manajemen di sektor formal. Di negara-negara industri, perempuan di sektor kerja upahan berpenghasilan rata-rata 77 persen dari penghasilan laki-laki di sektor yang sama; sementara itu di negara-negara  berkembang rata-rata berkisar   73 persen. Hanya sekitar seperlima dari kesenjangan upah itu bisa dijelaskan berdasarkan  perbedaan gender dalam pendidikan, pengalaman kerja atau sifat-sifat pekerjaan.

Aspirasi Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan lemahnya kemampuan untuk menghasilkan pendapatan-baik di bidang wirausaha maupun swasta- menghambat partisipasi  perempuan dalam distribusi sumber daya dan berbagai keputusan investasi di rumah. Ketidaksetaraan hak dan status sosio- ekonomi perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki juga membatasi kemampuannya mempengaruhi pengambilan keputusan di komunitas mereka maupun di tingkat nasional. Perempuan tetap kurang terwakili baik dalam dewan perwakilan lokal maupun  nasional.

Jumlah wakil  perempuan di dewan perwakilan atau parlemen rata-rata kurang dari 10 persen atas jumlah  kursi dewan yang ada (kecuali di Asia Selatan di mana rata-ratanya 18-19 persen).

Tidak ada satu pun negara berkembang di mana perempuan menempati lebih dari 8 persen dalam posisi-posisi kementerian. Bahkan, sejak tahun 1970-an di banyak negara tidak terjadi kemajuan yang berarti. Di Eropa Timur, jumlah wakil perempuan di parlemen menurun dari 25 menjadi 7 persen sejak awal transisi politik dan ekonomi. Ketimpangan Gender Cenderung Paling Banyak Terjadi di antara  Kaum Miskin

KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DAN

kesehatan paling banyak terjadi di kalangan kaum miskin. Baru-baru ini, sebuah penelitian terhadap pendaftaran siswa ke7

RANGKUMAN

sekolah di 41 negara memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah di negara-negara tersebut umumnya lebih tinggi di antara kaum miskin (gambar 2). Pola serupa ditemukan pada rumahtangga-rumahtangga miskin dan non-miskin  berdasarkan angka kematian anak laki-laki dan perempuan di bawah usia lima tahun.

Pola serupa juga muncul sewaktu membandingkan negara-negara kaya dan miskin. Sementara    kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan jelas membaik selama 30 tahun terakhir di negara-negara berpenghasilan rendah, namun ketidaksetaraan antara jumlah anak perempuan dan laki- laki yang mendaftar ke sekolah masih tinggi di negara-negara tersebut dibanding  di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi (gambar 3). Meskipun terdapat kaitan antara pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender, jumlah wakil perempuan di parlemen masih tetap rendah. Beberapa negara berpenghasilan rendah, seperti Cina dan Uganda, telah Gambar 2. Ketimpangan Gender Cenderung Lebih Besar di  Kaum Miskin daripada Kaum Kaya Rasio pendaftaran siswa  laki-laki dan perempuan ke sekolah  di kalangan kaum  miskin Rasio pendaftaran siswa  laki-laki dan perempuan di kalangan kaum kaya Catatan: Rasio jumlah pendaftaran siswa ke sekolah  berkaitan dengan proporsi anak-anak usia 6-14 yang didaftarkan di sekolah, bukan soal tingkatannya. Keluarga miskin diartikan sebagai keluarga yang berada pada lapisan bawah 40 persen distribusi “kekayaan”, sedangkan  keluarga kaya adalah mereka yang berada pada lapisan atas 20 persen. Garis diagonal menunjukkan kesenjangan gender yang sama antara kalangan miskin dan kaya.

Sumber: Filmer 1999.8

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

mengupayakan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk duduk di parlemen, sehingga mencapai jumlah wakil perempuan yang bahkan lebih tinggi daripada negara-negara berpenghasilan tinggi.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kuatnya pengaruh tekanan- tekanan sosial terhadap persoalan kesetaraan gender. Penting untuk dicatat bahwa indikator ini hanya merupakan  sebagian

parameter untuk mengukur kesetaraan gender. Dibutuhkan lebih banyak keterangan sistematis untuk memetakan dimensi yang lain-mulai dari Gambar 3. Kesetaraan Gender  Meningkatdari Waktu ke Waktu di Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah-Kecuali dalam Partisipasi Politik Rasio perempuan terhadap laki-laki Negara-negara Negara-negara Negara-negara berpenghasilan rendah berpenghasilan menengah berpenghasilan tinggi Harapan hidup Pendaftaran sekolah dasar Pendaftaran sekolah menengah Perwakilan parlemen Catatan: Rata-rata sementara  jumlah pendaftaran  ke sekolah adalah total pendaftaran pada  tingkat sekolah, tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase populasi  usia-sekolah yang resmi. Rasio pendaftaran ke sekolah antara  perempuan dan laki-laki adalah jumlah sementara   pendaftaran perempuan dibagi dengan jumlah sementara pendaftaran laki-laki. Untuk perwakilan parlemen, rasionya adalah jumlah kursi yang diduduki perempuan terhadap kursi yang diduduki laki-laki. Semua nilai merupakan rata-rata menurut penduduk.

a. Data parlemen dari tahun 1975.

b. Data parlemen dari tahun 1985.

c. Data harapan hidup dari tahun 1997.

Sumber: Data parlemen dari WISTAT (1998); data pendapatan dari Bank Dunia (1999).9

RANGKUMAN

penguasaan terhadap aset keuangan dan fisik sampai persoalan otonomi. Hal itu perlu dilakukan agar dapat  lebih memahami seberapa besar kesetaraan yang telah dicapai dan seberapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh. Ketidaksetaraan Gender Menurunkan Kesejahteraan dan Menghambat Pembangunan KETIDAKSETARAAN GENDER MERUGIKAN BAGI KESE-hatan dan kesejahteraan laki-laki, perempuan, serta anak-anak, dan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktifitas peternakan dan wirausaha, sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi. Terakhir, ketidaksetaraan gender dapat melemahkan pemerintahan suatu negara- dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan

pembangunannya.Kesejahteraan Hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender adalah

menurunnya kualitas kehidupan. Sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur seluruh kerugian ini-namun banyak  bukti dari banyak negara di dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan  ketidaksetaraan gender mengalami  banyak persoalan kemiskinan, kekurangan gizi, berbagai penyakit, dan banyak kerugian lainnya.

• Cina, Korea dan Asia Selatan memiliki angka kematian perempuan di atas normal. Mengapa demikian? Norma-norma sosial yang mengistimewakan anak laki-laki, ditambah kebijakan satu-anak di Cina, telah mendorong angka kematian anak perempuan menjadi lebih besar daripada laki-laki. Beberapa prediksi mengindikasikan bahwa jumlah perempuan yang hidup saat ini seharusnya 60-100 juta lebih banyak bila tidak ada diskriminasi gender.

• Tingkat buta huruf dan keterbatasan jenjang pendidikan ibu secara langsung merugikan anak-anak. Jenjang pendidikan yang rendah berakibat pada kualitas perawatan anak yang buruk dan juga angka

kematian bayi dan kurang gizi yang lebih tinggi. Semakin tinggi10 PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemungkinannya menyesuaikan diri dengan standar kesehatan, misalnya memberikan imunisasi kepada anaknya (gambar 4). Kesimpulan ini didukung oleh analisis yang seksama terhadap penelitian rumahtangga yang menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin dapat memperbaiki tindakan pengasuhan dan kesehatan rumahtangga.

• Sebagaimana halnya jenjang pendidikan ibu, pendapatan rumahtangga yang lebih tinggi juga erat terkait dengan angka kelangsungan hidup anak dan gizi yang lebih baik. Penghasilan tambahan oleh perempuan dalam rumah tangga cenderung berpengaruh lebih besar dibandingkan penghasilan tambahan oleh laki-laki, seperti yang diperlihatkan hasil penelitian di Bangladesh, Brazil, dan Pantai Gading. Sayangnya, norma-norma sosial yang kaku tentang pembagian kerja berdasarkan gender dan kecilnya upah kerja bagi perempuan membatasi kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan.

Gambar 4. Rata-Rata Angka Imunisasi Anak Meningkat Seiring Tingkat Pendidikan Ibu Persentase anak berumur 12-23 bulan yang telah diimunisasi, berdasarkan tingkat pendidikan ibu Persen Asia Timur Amerika Timur Tengah Asia Selatan Sub-Sahara dan Pasifik Latin dan Afrika dan Karibia Afrika Utara Tidak ada pendidikan Pendidikan Dasar Pendidikan menengah atau lebih tinggi Catatan: Semua nilai-nilai regional merupakan rata-rata berdasarkan populasi.

Sumber: Data imunisasi berasal  dari Survei Demografi dan Kesehatan yang terbaru; sementara data kependudukan berasal dari Bank Dunia (1999).11

RANGKUMAN

• Ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan dan pekerjaan di perkotaan mempercepat penyebaran HIV (gambar 5). Epidemi AIDS akan menyebar cepat dalam waktu mendatang, sehingga satu dari empat perempuan dan satu dari lima laki-laki akan terinfeksi HIV. Kasus ini sendiri  sudah terjadi di beberapa negara di Sub-Sahara Afrika.

• Sementara perempuan dan anak perempuan, khususnya yang miskin, mengalami diskriminasi berdasarkan gender, ketidaksetaraan gender juga membebani laki-laki. Selama transisi ekonomi di Eropa Timur, laki-laki telah mengalami penurunan tingkat harapan hidup dalam tahun-tahun belakangan ini. Kenaikan rata-rata jumlah kematian laki-laki-paling banyak terjadi di masa damai- berhubungan dengan peningkatan stres dan kegelisahan yang disebabkan banyaknya  pengangguran di antara kaum laki-laki.

Gambar 5. Tingkat Infeksi HIV Lebih Tinggi Seiring Meningkatnya  Kesenjangan Gender dalam Kemampuan Baca Tulis Tingkat prevalensi HIV orang dewasa di perkotaan (skala log) Kesenjangan tingkat kemajuan  baca-tulis antara laki-laki dan perempuan

Catatan: Plot yang ada mencakup 72 negara (32 di Sub-Sahara Afrika, 20 di Amerika Latin dan Karibia, 15 di Asia, 4 di Timur Tengah, dan 1 negara industri). Poros vertikal yang mengukur persentase penduduk perkotaan yang terinfeksi HIV telah diubah menjadi skala logaritma. Titik-titik pada tiap bidang mewakili data untuk tiap negara setelah dikesampingkannya efek variabel-variabel sosial lain yang tercakup dalam analisis regresi (termasuk GNP per kapita, suatu indeks ketidaksetaraan penghasilan, agama dan proporsi penduduk  yang lahir sebagai warga asing).

Sumber: Setelah 1998.12

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Beban pada kehidupan manusia adalah beban pembangunan-karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan.

Ketidaksetaraan gender memberikan beban pula pada produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Dengan menahan  akumulasi  sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan  sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa

publik, atau aktifitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untukmeningkatkan standar  kehidupan.

• Hilangnya  pendapatan disebabkan oleh ketidaefisienan dalam  alokasi sumber daya produktif antara laki-laki dan perempuan  di dalam rumahtangga. Dalam rumahtangga di Burkina Faso, Kamerun, dan Kenya, pengendalian yang lebih setara atas sumbangan tenaga dan pendapatan

di suatu  peternakan antara perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan hasil peternakan sampai sebanyak seperlima dari penghasilan sekarang.

• Investasi yang rendah untuk pendidikan perempuan juga menurunkan tingkat pendapatan suatu negara. Sebuah penelitian memperkirakan jika negara-negara di Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara telah mulai mengatasi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan seperti yang telah dilakukan di Asia Timur tahun 1960 dan menurunkan  kesenjangan sampai ke tingkat yang telah dicapai Asia Timur dari tahun 1960 hingga 1992, maka pendapatan per kapita mereka seharusnya dapat tumbuh lebih cepat 0,5 sampai dengan 0,9 persen setiap tahun-peningkatan yang substansial terhadap rata-rata pertumbuhan aktual (gambar 6).

Penelitian lainnya memperkirakan bahwa  di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi dengan rata-rata tingkat pendidikan dasar yang lebih tinggi, kenaikan 1 persen dalam  keikutsertaan perempuan dalam pendidikan menengah erat kaitannya dengan kenaikan pendapatan per kapita sebesar 0,3 persen. Kedua penelitian tersebut  melakukan kontrol bagi  variabel-variabel  lainnya yang umumnya bisa ditemukan dalam kepustakaan yang membahas soal pertumbuhan.

Pemerintahan Hak-hak yang lebih besar untuk perempuan dan partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik ada kaitannya13 RANGKUMAN dengan penyelenggaraan  bisnis dan pemerintahan yang lebih bersih dan baik. Tempat-tempat di mana pengaruh perempuan dalam kehidupan publik lebih besar, ternyata tingkat korupsinya lebih rendah. Hal ini berlaku bahkan apabila kita membandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan (gambar 7), kebebasan sipil, pendidikan, dan institusi hukum yang sama.

Kendatipun masih berupa  saran, berbagai penemuan ini memberi dukungan agar lebih banyak perempuan berkiprah dalam angkatan kerja dan politik- karena perempuan dapat menjadi pihak-pihak yang efektif bagi supremasi hukum (rule of law) dan pemerintahan yang bersih.

Perempuan yang berbisnis lebih kecil kemungkinannya membayar suap kepada pejabat pemerintah. Hal itu mungkin karena perempuan memiliki standar tingkah laku etika atau lebih banyak menghindari risiko yang lebih tinggi. Sebuah penelitian terhadap 350 perusahaan di republik Geor-

gia menyimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki dan dikelola laki-laki 10 persen  lebih besar kemungkinannya terlibat dalam praktek suap Gambar 6. Kemajuan yang Lebih Pesat dalam Mempersempit Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan akan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan dalam GNP per kapita, 1960-92 Persen Sub-Sahara Afrika Asia Selatan Timur Tengah dan Afrika Utara Aktual Ramalan

Catatan: “Ramalan”  artinya rata-rata tingkat pertumbuhan GNP yang diramalkan   untuk suatu daerah jika kesenjangan gendernya  dalam pendidikan dimulai pada tingkat  Asia Timur di tahun 1960 dan telah menyusut secepat penyusutan di Asia Timur dari tahun 1960 sampai 1992.

Sumber: Simulasi  berdasarkan  hasil regresi dari Klasen (1999)14

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

terhadap pejabat pemerintah daripada yang dimiliki atau dikelola perempuan. Hasil penelitan ini tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh karakteristik perusahaaan, seperti misalnya pada sektor apa perusahaan beroperasi dan besar-kecilnya perusahaan, maupun oleh karakteristik pemilik atau manajer, misalnya tingkat pendidikan. Tanpa mengendalikan faktor-faktor ini, perusahaan yang dikelola laki-laki dua kali lebih besar kemungkinannya melakukan penyuapan.

Mengapa Ketidaksetaraan Gender Masih Tetap Terjadi?

JIKA KETIDAKSETARAAN GENDER MENURUNKAN KESEJAH- teraan dan prospek suatu negara untuk melakukan pembangunan, mengapa ketidaksetaraan yang berbahaya ini  masih tetap bertahan di

Gambar 7. Hak-Hak Lebih Setara, Korupsi Berkurang Indeks korupsi Indeks hak-hak ekonomi dan sosial perempuan

Catatan: Indeks korupsi menggunakan data dari Pedoman Risiko Negara Internasional (ICRG) dan mengubahnya:

indeks korupsi = 10 - (Index ICRG - 1) x 2. Variabel hak-hak perempuan adalah Indikator HAM Ekonomi dan Sosial Perempuan (WESHR) yang dikembangkan oleh Program Studi Global Universitas Purdue. Gambar ini didukung oleh data GDP per kapita di tiap negara.

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia; lihat juga Kaufmann (1998).15

RANGKUMAN

begitu banyak negara? Mengapa jenis-jenis ketidaksetaraan  gender tertentu jauh lebih sulit dihilangkan daripada yang lain? Misalnya,  perbaikan telah banyak terjadi dalam sejumlah dimensi seperti kesehatan dan akses terhadap jenjang pendidikan, tapi perbaikan dalam partisipasi politik dan persamaan hak milik berjalan jauh lebih lambat. Faktor-faktor apa saja yang menghalangi

transformasi hubungan gender dan penghapusan ketidaksetaraan gender? Institusi, rumahtangga, dan ekonomi.

Institusi masyarakat-seperti norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum- sebagaimana halnya institusi ekonomi, seperti pasar, membentuk peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Institusi-institusi tersebut mempengaruhi jenis sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, jenis aktifitas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Institusi tersebut mewujudkan insentif yang dapat mendorong ataupun mengerem prasangka. Bahkan ketika institusi formal dan infor- mal tidak  secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, mereka umumnya dibentuk (baik secara eksplisit maupun implisit) oleh norma sosial yang berkaitan dengan peran yang sepantasnya bagi masing- masing gender.

Institusi masyarakat seperti ini memiliki enersinya sendiri serta biasanya konservatif  dan sulit untuk diubah, namun demikian sifatnya sama sekali tidak statis. Seperti halnya institusi, rumahtangga memainkan peran cukup sentral dalam membentuk hubungan gender sejak dini dan dalam mewariskannya dari satu generasi ke generasi lain. Seseorang membuat banyak keputusan yang paling mendasar dalam hidupnya di dalam lingkup rumahtangga- seperti keputusan untuk mempunyai dan merawat anak, menentukan tempat bekerja dan berekreasi, dan melakukan investasi untuk masa depan.

Bagaimana tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara anak laki-laki dan perempuan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada mereka, apakah ada perbedaan harapan atau ekspektasi di antara mereka-semua ini menciptakan, memperkuat, atau  mengurangi ketidaksetaraan gender. Tetapi rumah tangga tidak mengambil keputusan sendirian.

Mereka membuat keputusan dalam konteks komunitas  dan melalui cara-cara  yang  mencerminkan pengaruh insentif yang ditegakkan oleh institusi dan lingkungan  yang lebih luas. Oleh karena ekonomi menentukan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan standar kehidupannya, kebijakan ekonomi dan pembangunan berdampak sangat besar terhadap ketidaksetaraan gender. Pendapatan yang lebih tinggi berarti berkurangnya tekanan- tekanan sumber daya dalam rumahtangga yang memaksa orang tua untuk16

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

memilih antara mengalokasikan investasi  untuk anak laki-laki atau perempuan. Namun bagaimana perempuan dan laki-laki terkena dampak pembangunan ekonomi tepatnya tergantung pada  aktifitas apa saja  yang tersedia yang menghasilkan pendapatan, bagaimana aktifitas-aktifitas tersebut dikelola, bagaimana  ketrampilan dan usaha dihargai, serta apakah perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara.

Tentu saja, bahkan kebijakan pembangunan yang jelas-jelas netral gender sekalipun dapat menghasilkan sesuatu yang terbedakan secara gender-sebagian diakibatkan oleh cara-cara dimana keputusan-keputusan institusi dan rumahtangga saling terjalin untuk  membentuk peran dan hubungan gender. Pembagian kerja berdasarkan gender di rumah, norma- norma dan prasangka-prasangka sosial,  serta kapasitas akses atas sumber daya yang tidak setara menghalangi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh keuntungan yang setara  dalam kesempatan ekonomi atau menghadapi goncangan ekonomi secara setara. Kegagalan dalam mengenali hambatan-hambatan yang gender differentiated ini sewaktu merancang kebijakan dapat melemahkan efektivitas kebijakan tersebut, baik dari pespektif keadilan maupun efisiensi.

Jadi, institusi kemasyarakatan, rumahtangga, dan ekonomi makro bersama-sama menentukan kesempatan dan prospek hidup seseorang berdasarkan gender.  Ketiganya juga merepresentasikan pintu-pintu masuk yang cukup penting bagi kebijakan publik untuk mengatasi ketidaksetaraan  gender yang masih  terus bertahan. Tiga Strategi   untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender

KETIDAKSETARAAN  GENDER YANG SANGAT MERUGIKAN

kemanusiaan dan menghambat prospek pembangunan negara menjadi landasan bagi tindakan privat dan publik untuk meningkatkan kesetaraan gender. Negara memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan baik  perempuan maupun laki-laki. Dengan melaksanakan peran ini, negara mendapatkan  manfaat sosial yang besar dalam kaitannya dengan peningkatan status perempuan dan anak perempuan baik secara absolut maupun relatif. Aksi publik terutama penting karena institusi sosial dan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan gender luar biasa sulit, atau bahkan tidak mungkin, diubah oleh individual secara sendiri-sendiri. Juga, kegagalan-kegagalan dalam pasar berarti tidak17

RANGKUMAN

cukupnya informasi tentang produktifitas perempuan dalam pasar tenaga kerja (karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu kerja dalam aktifitas domestik atau karena pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak dikembangkan). Hal ini jelas-jelas menjadi  hambatan Memperbaiki efektifitas institusi kemasyarakatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi telah secara luas diterima sebagai elemen kunci setiap strategi pembangunan jangka panjang. Namun kesuksesan penerapan strategi ini tidak menjamin kesetaraan gender.

Untuk meningkatkan kesetaraan gender, kebijakan untuk melakukan perubahan institusi dan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Dibutuhkankebijakan dan program yang proaktif  untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang telah lama berlangsung antara perempuan dan laki-laki. Bukti yang ada telah memberi cukup dasar bagi diterapkannya tiga langkah strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender.

1.  Mereformasi Institusi untuk Menetapkan Hak-hak dan Kesempatan yang Sama bagi Perempuan dan Laki-laki Karena institusi sosial, hukum, dan ekonomi menentukan akses perempuan dan laki-laki ke berbagai sumber daya, kesempatan mereka, dan kemampuan relatif mereka, salah satu unsur kunci untuk meningkatkan kesetaraan gender adalah menetapkan suatu tingkat ‘keleluasaan’ (playing field) institusional  bagi perempuan dan laki-laki.

Menjamin Kesetaraan dalam Hak-Hak Dasar. Kesetaraan gender dalam hak merupakan  tujuan pembangunan yang memiliki nilainya sendiri. Hak- hak hukum, sosial, dan ekonomi menyediakan suatu ‘atmosfer’ (environ- ment)  yang memungkinkan perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat, mencapai dasar kualitas hidup, dan mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan oleh pembangunan. Kesetaraan hak yang lebih besar juga secara konsisten dan sistematis dihubungkan dengan kesetaraan gender yang lebih besar dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik- dampak-dampak yang tidak ada hubungannya dengan pendapatan (gambar 8).

Jika negara-negara di Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, dan Timur Tengah serta Afrika Utara akan meningkatkan kesetaraan gender dalam hak sampai ke tingkat negara  yang “paling setara” di wilayah mereka masing-masing, rasio  jumlah perempuan dan laki-laki dalam parlemen18

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

akan meningkat  lebih dari dua kali lipat di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan akan meningkat lebih dari 60 persen di dua wilayah lainnya. Meskipun peningkatan kesetaraan gender dalam hak memiliki dampak tak seberapa  terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan, perbaikan hak yang cukup signifikan dapat  mengarah pada tercapainya  kesetaraan antara jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mendaftar sekolah. Hanya di Asia Selatan kesenjangan gender yang cukup besar dalam jumlah pendaftaran siswa diperkirakan masih terus bertahan, meski terjadi perbaikan besar dalam persamaan hak. Dengan demikian, reformasi hukum berperan penting dalam mewujudkan persamaan hak dan  perlindungan antara  perempuan dan laki-laki.

Gambar 8. Kesetaraan Hak Lebih Besar-Kesetaraan Sumber Daya dan Aspirasi Lebih Besar Rasio perempuan terhadap laki-laki Pendaftaran sekolah menengah, 1995 Perwakilan di parlemen, 1995

kesetaraan kesetaraan kesetaraan kesetaraan hak rendah hak tinggi hak rendah hak tinggi Catatan:  Tingkat pendaftaran kasar adalah total pendaftaran pada suatu tingkat sekolah, tanpa memperhatikan  usia, yang dinyatakan sebagai persentase terhadap  penduduk usia-sekolah yang resmi sesuai dengan tingkat tersebut pada tahun sekolah tertentu. Rasio pendaftaran perempuan terhadap laki-laki adalah rasio pendaftaran kasar perempuan dibagi dengan rasio pendaftaran kasar laki-laki. Untuk perwakilan parlemen, rasionya adalah jumlah kursi yang diduduki perempuan terhadap kursi yang diduduki laki-laki. Skor rata-rata 2,33 atau kurang mewakili persamaan hak yang rendah, skor rata- rata 2,67 atau lebih besar mewakili kesetaraan yang tinggi (lihat catatan 1 pada akhir rangkuman untuk rincian lebih jauh mengenai indeks hak-hak)

Sumber: Data persamaan hak dari Humana (1992); Data parlemen dari WISTAT (1998); data penduduk dari Bank Dunia (1999d)19

RANGKUMAN

Namun, reformasi hukum  jarang mencukupi. Di banyak negara berkembang, kemampuan untuk melaksanakan reformasi hukum masih lemah karena dipersulit oleh sistem hukum yang berganda dan tidak konsisten. Sebagai contoh, hukum sipil di Uganda mengatur hak-hak yang sama dalam perceraian, tetapi hukum adat lebih kuat pengaruhnya dalam pembagian harta di dalam pernikahan, dan perempuan yang diceraikan tidak dapat mempertahankan akses atas tanah.

 Dalam kasus-kasus kekerasan berdasarkan gender, syarat-syarat pembuktian yang sulit serta  rintangan prosedural lainnya (maupun perilaku penegak hukum) menghambat terwujudnya keadilan di sejumlah negara. Dalam konteks tersebut, upaya untuk memantapkan kemampuan penegakan hukum institusi-institusi yuridis dan administratif negara menjadi  unsur penting  untuk mencapai kesetaraan  yang lebih besar dalam hak-hak dasar. Di  hampir semua kasus, kepemimpinan politik adalah faktor yang menentukan.

Menetapkan Insentif untuk Mengurangi Diskriminasi Gender. Struktur institusi-institusi  ekonomi juga secara signifikan mempengaruhi kesetaraan gender. Pasar memuat  seperangkat insentif yang cukup kuat mempengaruhi keputusan-keputusan untuk bekerja, menabung, berinvestasi, dan konsumsi. Upah  laki-laki dan perempuan, laba dari aset-aset produktif, dan harga barang dan jasa umumnya ditentukan oleh struktur pasar. Bukti-bukti dari Meksiko dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar bebas memperlakukan  perempuan lebih baik dan adil dalam hal perekrutan dan jumlah upah daripada perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar yang signifikan yang beroperasi dalam pasar terproteksi. Demikian pula, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan Cina, perempuan menghadapi diskriminasi upah yang lebih besar dalam pekerjaan yang telah diberikan secara administratif daripada dalam pekerjaan yang diperoleh melalui jalur-jalur kompetitif.

Secara garis besar, kebijakan dan investasi yang membuat pasar lebih berkembang dan membenahi ketidaksetaraan gender dalam akses informasi-dikombinasi dengan pemberlakuan sangsi terhadap mereka yang melakukan diskriminasi-semuanya  turut memperkuat insentif bagi kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Di Cina dan Vietnam, misalnya, pengembangan pasar tenaga kerja pedesaan telah benar-benar meningkatkan permintaan akan tenaga kerja perempuan pada perusahaan- perusahaan non-pertanian, membuka lapangan pekerjaan baru dan kesempatan untuk memperoleh  penghasilan bagi perempuan. Merancang pelayanan service delivery  untuk memfasilitasi kesetaraan

akses. Rancangan pelayanan program seperti sistem persekolahan, pusat20

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

perawatan kesehatan, organisasi keuangan, dan program penyuluhan pertanian-dapat memfasilitasi atau menghambat kesetaraan akses  antara perempuan dan laki-laki. Lebih jauh lagi, upaya melibatkan masyarakat dalam perancanganan pelayanan membantu mengakomodasi permintaan- permintaan khusus dalam konteks lokal, yang seringkali berpengaruh positifterhadap  perempuan dalam akses dan pemanfaatan.

Di Bangladesh, Kenya,  dan  Pakistan jumlah pendaftaran siswa perempuan  ke sekolah  lebih peka daripada jumlah pendaftaran siswa laki-laki dalam hal  kualitas sekolah dan atribut pelayanan lainnya-seperti: keberadaan guru-guru perempuan, sekolah dan fasilitas yang melakukan segregasi gender, dan transportasi yang aman dari dan ke sekolah.

Kebijakan yang tanggap atas pertimbangan-pertimbangan tersebut  dapat secara signifikan meningkatkan minat  orangtua untuk menyekolahkan anak-anak perempuannya.

 Di beberapa wilayah  Afrika Barat, “bankir berjalan” (dikenal sebagai pengumpul susu di Ghana) membawa pelayanan finansial ke pasar lokal, tempat kerja, dan ke rumah, sehingga menghilangkan kebutuhan perempuan untuk melakukan perjalanan jauh untuk menabung atau meminjam. Di Bangladesh, program  kelompok simpan pinjam menggunakan tekanan dari teman satu kelompok  sebagai pengganti agunan bank tradisional untuk menjamin pembayaran kembali.

Kedua rancangan pelayanan tersebut telah meningkatkan akses perempuan atas  sumber-sumber finansial.

2.  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Memantapkan Insentif demi Kesetaraan Sumber Daya dan Partisipasi Di sebagian besar negara, perkembangan ekonomi  dikaitkan dengan perbaikan keadaan bagi perempuan dan anak-anak perempuan, serta dengan peningkatan kesetaraan gender-dijalankan melalui beberapa jalur:

• Rumahtangga membuat keputusan  mengenai pekerjaan, konsumsi,dan investasi antara lain untuk  menanggapi tingkat harga dan indikator pasar lainnya. Perubahan pada indikator tersebut cenderung mengakibatkan realokasi sumber daya. Bila perkembangan ekonomi meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan umum, seperti klinik kesehatan dan sekolah, biaya investasi rumahtangga tersebut untuk sumber daya manusia jadi berkurang. Jika biaya investasi yang dikeluarkan lebih banyak menurun bagi  perempuan daripada laki-laki, atau jika investasi pada perempuan lebih sensitif terhadap perubahan harga daripada21

RANGKUMAN

Gambar 9. Kesetaraan Gender dalam bidang Pendidikan Membaik Sejalan Peningkatan Pendapatan

Pendaftaran sekolah menengah, 1995 Rasio perempuan terhadap laki-laki GDP per kapita (skala log)

Catatan: Tingkat  pendaftaran  kasar adalah total pendaftaran pada suatu tingkat sekolah, tanpa memperhatikan

usia, yang dinyatakan sebagai persentase terhadap  penduduk usia-sekolah yang resmi sesuai dengan tingkat tersebut

pada tahun sekolah tertentu. Rasio pendaftaran perempuan terhadap laki-laki adalah rasio pendaftaran kasar  perempuan

dibagi dengan rasio pendaftaran kasar  laki-laki.

Sumber: Bank Dunia (1999).

investasi pada laki-laki, maka perempuan akan mendapat lebih

banyak manfaat dari terjadinya peningkatan pelayanan umum.

• Ketika  perkembangan ekonomi meningkatkan pendapatan dan

mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan gender cenderung

menurun. Rumahtangga-rumahtangga berpenghasilan rendah

dipaksa untuk menjatah pengeluaran untuk pendidikan, perawatan

kesehatan, dan gizi di mana perempuan dan anak perempuan yang

“dikorbankan” karena merekalah yang menanggung sebagian besar

beban  . Oleh sebab itu, ketika pendapatan rumahtangga bertambah,

ketidaksetaraan gender dalam sumber daya manusia cenderung

menurun.

Sebagaimana hak-hak dasar lainnya, pendapatan yang lebih tinggi

umumnya menghasilkan  kesetaraan gender dalam sumber daya, baik

kesehatan maupun pendidikan (gambar 9). Di bidang  pendidikan, hasil

simulasi menunjukkan bahwa peningkatan terbesar yang ditimbulkan oleh

pertumbuhan pendapatan kemungkinan  akan terjadi di wilayah-wilayah22

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

termiskin: Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika, bahkan dampak

pendapatan khususnya  kuat pada tingkat sekunder. Namun,  analisis

simulasi juga menunjukkan bahwa peningkatan yang sangat besar dalam

pendapatan-katakanlah ke level rata-rata OECD-dibutuhkan untuk

mencapai atau mendekati kesetaraan gender dalam pendaftaran ke sekolah

menengah di wilayah-wilayah ini. Peningkatan seperti itu tidaklah realistis

dalam jangka pendek maupun menengah.  Peningkatan pendapatan yang

sangat besar juga merupakan syarat mutlak untuk mendorong tercapainya

kesetaraan gender di dalam perwakilan di parlemen.

• Ketika pembangunan ekonomi memperluas kesempatan kerja, terjadi

peningkatan dalam tingkat pengembalian (rate of return) sumber daya

manusia  yang diharapkan, dan memperkuat insentif bagi  rumahtangga

untuk melakukan investasi dalam kesehatan dan pendidikan anak

perempuan. Selain itu, memperkuat insentif bagi  perempuan untuk

berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan perubahan insentif

pekerjaan, pembangunan ekonomi mempengaruhi kesetaraan gender.

• Pembangunan  ekonomi mengakibatkan munculnya pasar tenaga kerja

yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, hal tersebut

tidak hanya menciptakan atau memperkuat indikator  pasar tentang

keuntungan yang didapat dari tenaga kerja  tetapi juga mengurangi

inefisiensi dalam ekonomi.  Sebagai contoh, di mana terdapat pasar

tenaga kerja yang berjalan baik, tenaga kerja yang dikontrak dapat

menjadi substitusi  bagi tenaga kerja perempuan keluarga, baik di bidang

pertanian atau pengelolaan rumahtangga dan dalam aktivitas perawatan

Hal ini memungkinkan rumahtangga untuk menggunakan waktu secara

efisien, dan  mungkin mengurangi beban kerja perempuan.  Di tempat-

tempat di mana  pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak berjalan  dengan

baik,  substitusi semacam itu tidaklah dimungkinkan.

• Pertumbuhan ekonomi umumnya dibarengi  oleh ekspansi investasi

dalam infrastruktur seperti:  air bersih, jalan raya, transportasi, dan

bahan bakar. Hal ini  cenderung mengurangi waktu yang diperlukan

perempuan untuk mengurus rumahtangga. Di Burkina Faso, Uganda,

dan Zambia, misalnya, perempuan dapat menghemat ratusan jam

setahun jika waktu perjalanan ke sumber-sumber bahan bakar dan air

minum dikurangi menjadi 30 menit atau kurang (gambar 10).

Pembangunan infrastuktur ekonomi secara signifikan mengurangi waktu

bagi perempuan mengurusi rumahtangga, memperbaiki tingkat

kesehatan mereka, memperluas partisipasi mereka dalam mencari

pendapatan tambahan, dan membuka kesempatan bersekolah bagi anak-

anak perempuan.23

RANGKUMAN

Meskipun pembangunan ekonomi cenderung meningkatkan kesetaraan

gender, dampaknya tidaklah mencukupi dan tidaklah bisa langsung

kelihatan. Dan  tidak pula berjalan otomatis.  Dampak pembangunan

ekonomi terhadap kesetaraan gender sebagian besar tergantung  pada

hak-hak, akses atas berbagai sumber daya produktif (seperti tanah dan

kredit), dan partisipasi politik. Lebih dari itu,  kebijakan-kebijakan sosial

yang memberantas diskriminasi di pasar tenaga kerja atau mendukung

perawatan anak-anak akan mengurangi ketidaksetaraan gender-sesuatu

yang tidak mungkin dicapai oleh pembangunan ekonomi saja. Hal itu

ditunjukkan lewat pengalaman sejumlah negara yang memiliki

pertumbuhan tinggi di Asia Timur, dan negara-negara yang sedang

menyesuaikan diri  di Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika. Kebijakan-

kebijakan perlindungan sosial,  yang mengakui perbedaan gender dalam

pekerjaan berbasis-pasar dan rumahtangga dan perbedaan dalam risiko

adalah penting guna  melindungi perempuan (dan laki-laki) terhadap

goncangan ekonomi atau krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Gambar 10. Investasi dalam Prasarana Air Bersih dan Bahan Bakar Dapat Secara Signifikan

Mengurangi Waktu yang Diperlukan dalam Pengambilan Air Bersih dan Bahan Bakar

Jam Rata-rata penghematan waktu per rumah tangga per keluarga

Air minum pada jarak 400 meter

Tempat kayu bakar pada jarak 30 menit jalan kaki

Catatan: Kasama dan Dedougou sudah berada dalam target 400-meter untuk mencapai air minum. Di bagian-

bagian Sub-Sahara Afrika perempuan menggunakan dua pertiga atau lebih waktu keluarga untuk mengambil air

dan bahan bakar, sedangkan anak-anak, umumnya anak perempuan, menggunakan tambahan 5-28 persen.

Sumber: Barwell 1999.24

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Belakangan ini,  perdebatan mengenai gender dan pembangunan

terbagi atas dua kubu. Kubu pertama adalah mereka yang mengedepankan

pendekatan-pendekatan pembangunan berorientasi pertumbuhan. Kubu

kedua, adalah mereka yang mengedepankan  pendekatan-pendekatan

berdasarkan hak atau institusi. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa

baik pertumbuhan ekonomi maupun perubahan institusional keduanya

merupakan elemen penting bagi strategi jangka panjang meningkatkan

kesetaraan gender. Sebagai contoh, jika pendapatan per kapita dan

kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan rendah, baik  peningkatan

kesetaraan  hak maupun pendapatan  akan meningkatkan  kesetaraan

gender di bidang pendidikan. Peningkatan hak dan  pendapatan  akan

menghasilkan keuntungan yang bahkan lebih besar (gambar 11).

Reformasi institusional yang memantapkan hak-hak   serta kebijakan-

kebijakan dasar yang mendorong pembangunan  ekonomi dapat saling

Gambar 11. Ketidaksetaraan Gender dalam Hak-Hak dan Pertumbuhan Pendapatan Meningkatkan

Kesetaraan Gender pada Banyak Dimensi—Dari Pendidikan hingga Perwakilan Politik

Rasio perempuan terhadap laki-laki

Pendaftaran sekolah menengah Perwakilan di parlemen

Catatan: Angka-angka didasarkan atas simulasi yang diambil dari hasil  regresi ganda, dengan mengendalikan pendapatan

dan hak. Angka rata-rata 2,33 atau kurang mewakili kesetaraan  hak yang rendah, angka rata-rata 2,67 atau lebih tinggi

mewakili kesetaraan yang tinggi (lihat catatan 1 di akhir rangkuman untuk rincian lebih jauh mengenai indeks hak-

hak). Negera-negara berpenghasilan rendah dan tinggi dikelompokkan menurut nilai  rata-rata GDP per kapita. Semua

nilai merupakan rata-rata yang didasarkan pada populasi  untuk tiap kategori.

Sumber: Data mengenai hak-hak dari Humana (1992); Data parlemen dari WISTAT (1998); data lainnya dari Bank Dunia (1999).

Kesetaraan

hak tinggi

Kesetaraaan

hak rendah

Pendapatan

rendah

Pendapatan

tinggi

Kesetaraan

hak tinggi

Kesetaraan

hak rendah

Pendapatan

rendah

Pendapatan

tinggi25

RANGKUMAN

memperkuat satu sama lain. Di Sub-Sahara Afrika, penetapan hak-hak

atas tanah bagi perempuan meningkatkan produktivitas bidang-bidang

tanah yang dikelola perempuan-meningkatkan pendapatan  perempuan

yang bersangkutan maupun pendapatan keluarganya. Begitu pula,  akses

yang terbuka lebar bagi perempuan pada  institusi-institusi perbankan

juga meningkatkan status dan stabilitas ekonomi mereka serta  turut

memperbaiki kesejahteraan rumahtangga. Di Bangladesh,  seiring

meningkatnya kemampuan perempuan untuk meminjam modal dalam pro-

gram-program mikro-kredit, maka meningkat pula  status dan posisi tawar

mereka dalam keluarga, demikian pula halnya dengan konsumsi

rumahtangga (pendapatan).

3.  Mengambil  Langkah Kebijakan Pro Aktif untuk Mengatasi

Ketidaksetaraan Gender dalam Penguasaan Sumber Daya dan

Partisipasi  Politik

Karena efek dari  kombinasi antara  reformasi institusional dan

pembangunan ekonomi biasanya lama baru kelihatan hasilnya, langkah-

langkah  aktif seringkali diperlukan untuk  jangka pendek atau menengah.

Langkah-langkah aktif yang dimaksud adalah tindakan bertahap dan  konkret

yang ditujukan untuk mengatasi  diskriminasi gender, baik dalam rumahtangga,

masyarakat, maupun tempat kerja. Hal semacam itu mempercepat kemajuan

dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih terus bertahan.

Selain itu, juga berguna dalam memfokuskan diri pada  sub-populasi tertentu,

misalnya  kaum miskin, yang masih mengalami ketidaksetaraan gender.

Karena sifat dan ruang lingkup ketidaksetaraan gender sangat

bervariasi  di berbagai negara, intervensi yang dianggap memadai  juga

akan bervariasi dari satu konteks ke konteks lain.  Keputusan mengenai

apakah negara perlu melakukan intervensi dan langkah-langkah apa yang

hendaknya diambil harus berdasarkan  pemahaman dan analisa  situasi

lokal. Berhubung langkah-langkah aktif membutuhkan sumber biaya, para

pembuat kebijakan perlu selektif dalam menentukan langkah  apa saja

yang akan dijalankan. Misalnya, secara strategis memfokuskan diri pada

bidang-bidang di mana intervensi  pemerintah memberi manfaat sosial

terbesar. Hal ini secara implisit berarti memfokuskan diri pada wilayah

dimana  kegagalan pasar dan dampak-dampak yang berlebihan

kemungkinan berlangsung paling parah. Hal ini juga berarti memfokuskan

diri   pada bidang-bidang di mana sektor swasta tidak mungkin  melakukan

suatu upaya secara mandiri-atau mampu melakukan upaya dengan baik.26

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Di luar persoalan  perlu tidaknya intervensi khusus, pilihan tetap harus

dibuat mengenai bagaimana persisnya negara harus melakukan intervensi.

Contohnya, apakah penyediaan barang dan pelayanan publik secara

langsung diperlukan? Atau bisakah tujuan-tujuan serupa direalisasikan

secara  efektif melalui lebih banyaknya penyediaan informasi, upaya-

upaya manajerial dan pelaksanaan, atau melalui subsidi publik bagi para

penyedia swasta?

Laporan ini memfokuskan diri pada empat bidang utama kebijakan :

Meningkatkan kesetaraan gender dalam akses ke berbagai sumber

daya produktif dan kapasitas pendapatan.  Upaya-upaya untuk

memperbesar  kesetaraan dalam mengakses dan mengendalikan berbagai

sumber daya produktif-apakah itu pendidikan, sumber-sumber finansial,

ataupun tanah-dan untuk menjamin akses yang setara dan adil atas

kesempatan kerja dapat memajukan kesetaraan gender maupun

meningkatkan efisiensi ekonomi. Para pembuat kebijakan memiliki

sejumlah “pintu” masuk potensial untuk melakukan  intervensi :

• Mengurangi biaya pendidikan, menanggapi keprihatinan orangtua

terhadap kelayakan dan keamanan anak perempuan, dan

meningkatnya penghasilan  rumahtangga dari penanaman investasi

pada  pendidikan perempuan melalui kemajuan kualitas pendidikan,

semuanya itu dapat mengatasi hambatan  sosial dan ekonomi  di

bidang  pendidikan anak perempuan. Bahkan, pada masyarakat yang

masih sangat patriarkis sekalipun. . .

• Merancang institusi keuangan dengan berbagai cara  yang

mempertimbangkan kendala-kendala khas gender-baik dengan

menggunakan tekanan anggota kelompok untuk menggantikan

bentuk-bentuk agunan tradisional, dengan menyederhanakan

prosedur perbankan, ataupun dengan menyediakan jasa pelayanan

keuangan yang lebih dekat ke rumah, pasar, dan tempat kerja-dapat

meningkatkan akses perempuan pada  proses perbankan seperti

tabungan dan kredit.

• Reformasi tanah yang mengatur hak milik bersama bagi suami dan

istri atau yang memungkinkan perempuan untuk memegang secara

otonom hak milik atas tanah, dapat meningkatkan kontrol perempuan

atas tanah yang diatur oleh undang-undang. Di mana hukum adat

dan hukum positif  berjalan seiring, interaksi antar keduanya perlu

diperhatikan jika ingin berhasil dalam upaya untuk memantapkan

akses perempuan atas bidang pertanahan.

• Di negara-negara  yang pasar tenaga kerjanya  dan kemampuan

penegakan hukumnya relatif berkembang, program-program27

RANGKUMAN

penyediaan lapangan kerja dapat meningkatkan  akses perempuan

ke pekerjaan di sektor formal. Di mana terdapat diskriminasi yang

serius dalam perekrutan  dan promosi, tindakan afirmatif (afirmative

action) juga dapat meningkatkan produktifitas dalam perusahaan-

perusahaan dan dalam perekonomian.

Mengurangi kerugian yang diderita perempuan karena peran

rumahtangga mereka. Di hampir semua masyarakat, norma-norma gen-

der menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan memikul

tanggung jawab utama mengurus masalah  rumahtangga. Di negara-negara

berkembang, tanggung jawab rumahtangga seringkali menuntut jam kerja

panjang yang membatasi kesanggupan anak-anak perempuan untuk

melanjutkan pendidikan mereka. Di samping itu juga menghambat

kesempatan para ibu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Beberapa jenis intervensi dapat mengurangi kerugian yang diderita

perempuan karena  tanggung jawab  rumahtangga mereka.

• Intervensi yang meningkatkan pendidikan, upah, dan partisipasi pasar

tenaga kerja-ditambah   dengan akses yang memadai ke pelayanan

kesehatan reproduksi dan rumahtangga berencana-semuanya

memantapkan peran perempuan dalam membuat keputusan tentang

masalah reproduksi. Namun, karena perempuan dan laki-laki mungkin

memiliki pilihan yang berbeda tentang ukuran besarnya rumahtangga

dan penggunaan kontrasepsi, program  keluarga berencana perlu

menggapai baik  laki-laki maupun perempuan sebagai sasarannya.

• Memberi dukungan publik bagi pelayanan perawatan   anak di luar

rumah dapat mengurangi biaya perawatan, sehingga memperluas

partisipasi dalam bidang ekonomi bagi perempuan dan pendidikan

bagi remaja perempuan. Di Kenya pengurangan biaya perawatan   anak

secara signifikan meningkatkan upah kerja bagi para ibu dan

meningkatkan pendidikan  bagi remaja perempuan. (gambar 12).

• Undang-undang  pasar tenaga kerja yang sifatnya  melindungi seringkali

menjadi pedang bermata dua: merugikan  sekaligus memberi manfaat

bagi perempuan yang bekerja di sektor formal. Misalnya, sewaktu

perusahaan dituntut menanggung seluruh biaya persalinan, perusahaan

mungkin mengeluarkan keputusan perekrutan yang diskriminatif

terhadap perempuan. Ketika seluruh biaya ditanggung perempuan,

maka insentif bagi perempuan untuk terus bekerja menurun.  Langkah-

langkah yang membantu membagi beban   biaya  persalinan dan biaya

perawatan lainnya pada pemilik modal, pekerja, dan bahkan negara

sangat bermanfaat bagi perempuan serta  keluarganya.

• Penanaman investasi pada penyediaan air, bahan bakar, transportasi,28

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

dan prasarana penghemat-waktu lainnya dapat mempercepat

pengurangan beban kerja domestik perempuan dan anak perempuan,

khususnya di daerah-daerah pedesaan yang miskin-membebaskan

anak perempuan untuk bersekolah  dan perempuan dewasa untuk

melakukan aktifitas lainnya, baik yang berkaitan dengan

pemerolehan pendapatan maupun urusan kemasyarakatan. .

Menyediakan perlindungan sosial yang layak  gender. Perempuan

dan laki-laki menghadapi risiko-risiko khas gender semasa krisis ekonomi

atau reformasi kebijakan. Perempuan mengendalikan lebih sedikit sumber

daya yang dapat dijadikan pegangan. Sementara laki-laki, sebagai pencari

nafkah tradisional, rawan terhadap stres berkaitan dengan ketidakpastian

pekerjaan. Memperhitungkan perbedaan-perbedaan  gender dalam hal

risiko dan kerawanan adalah sangat penting dalam merancang program

perlindungan sosial  karena perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga

yang sama tidak berbagi risiko yang sama.

• Untuk melindungi baik laki-laki maupun perempuan, program-pro-

Gambar 12. Perawatan Anak Berbiaya-Rendah Berarti  Lebih Banyak Perempuan di Dalam

Pasar Tenaga Kerja, Lebih Banyak Anak Perempuan Bersekolah

Peningkatan partisipasi tenaga kerja kaum  ibu dan pendaftaran sekolah anak-anak (usia 8-

16 th) di Kenya akibat turunnya  biaya perawatan anak di luar rumah sebesar 10 persen

Persen

Partisipasi kaum Pendaftaran Pendaftaran

ibu sebagai anak perempuan anak laki-laki

tenaga kerja ke  sekolah ke sekolah

Sumber: Lokshin, Glinskaya, dan Garcia 2000.29

RANGKUMAN

gram perlindungan sosial perlu memperhitungkan faktor-faktor yang

dapat mengakibatkan bias gender dalam  partisipasi dan keuntungan

yang didapat. Misalnya,  program jaring pengaman sosial telah

seringkali (kendatipun  tidak sengaja) mengesampingkan perempuan

karena tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan gender dalam

pola penyediaan tenaga kerja, akses informasi, atau jenis pekerjaan

yang  dipandang pantas baik oleh laki-laki maupun perempuan.

• Program-program jaminan hari tua yang tidak memperhitungkan

perbedaan-perbedaan gender dalam lapangan pekerjaan, pencarian

nafkah, dan harapan hidup berisiko membiarkan perempuan-terutama

janda-menjadi rawan kemiskinan di usia tuanya. Penelitian baru-baru

ini di Cili menunjukkan bahwa santunan pensiun perempuan  relatif

terhadap  laki-laki, sangatlah sensitif terhadap ciri-ciri rancangan

tertentu  dari  sistem jaminan hari tua. (gambar 13).

Gambar 13. Rancangan Pensiun Mempengaruhi Santunan Relatif bagi Perempuan dan Laki-Laki Lanjut Usia

Santunan penghasilan pensiun bagi pekerja perempuan dan laki-laki yang tidak tamat pendidikan

dasar  di Cili (rasio perempuan terhadap laki-laki dalam kurung)

Laki-laki, penerima pensiun

Perempuan, penerima pensiun

plus pensiun janda

Perempuan,  penerima pensiun

atau pensiun janda

Perempuan, penerima pensiun

(usia pensiun 65 tahun)

Perempuan, penerima pensiun

disesuaikan oleh MPG

Perempuan, penerima pensiuni

(usia pensiun 60 tahun)

Ribuan peso

Catatan:  Perkiraan-perkiraan ini berasumsi bahwa laki-laki pensiun pada usia 65 tahun dan perempuan pada usia 60 tahun

(usia pensiun menurut undang-undang bagi laki-laki dan perempuan) kecuali dinyatakan lain. MPG  berarti jaminan pensiun

minimum yang didukung pemerintah. Angka-angka dihitung sebagai anuitas bulanan bagi kontributor perkotaan, dengan

asumsi tingkat pengembalian   5 persen dan 2 persen pertumbuhan upah sekuler. Laki-laki diasumsikan terus hidup sampai

15 tahun setelah pensiun (pada usia 65) dan membuat pengaturan bagi pensiun istrinya selama 6 tahun sebesar 60 persen dari

anuitas mereka sendiri. Bila perempuan pensiun pada usia 60, mereka diasumsikan terus hidup selama 23 tahun, dan bila

mereka pensiun pada usia 65 tahun, mereka diasumsikan terus hidup selama 19 tahun.

Sumber: Diadaptasi dari Cox-Edwards 2000.30

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Memantapkan aspirasi dan  partisipasi politik perempuan. Perubahan-

perubahan institusional yang menetapkan kesetaraan gender dalam hak-

hak dasar merupakan landasan utama partisipasi politik. Demikian pula,

kebijakan-kebijakan dan program-program yang meningkatkan kesetaraan

dalam pendidikan dan akses ke informasi (termasuk sadar hukum) dapat

memperkuat partisipasi mereka dalam arena politik. Namun, seperti halnya

dampak pembangunan ekonomi yang lebih luas, langkah-langkah ini

membutuhkan waktu lama  sebelum dapat dipetik hasil yang nyata.

Pengalaman baru-baru ini di lebih 30 negara, termasuk Argentina,

Ekuador, India, Filipina, dan Uganda, menunjukkan  bahwa kuota politik

bisa efektif dalam meningkatkan partisipasi dan perwakilan politik pada

majelis lokal dan nasional dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Perundang-undangan yang mengatur kuota berbeda  dari satu negara ke

negara lain, tetapi umumnya menetapkan bahwa ada jumlah atau proporsi

minimum dari kandidat partai politik atau kursi yang diperebutkan dalam

dewan perwakilan lokal atau nasional yang diperuntukkan bagi

perempuan.

Tantangan bagi Masa Depan-Langkah ke Depan

BERBAGAI BUKTI DALAM LAPORAN INI MEMBANGUN

kasus yang memaksa negara untuk melakukan intervensi

guna meningkatkan kesetaraan gender. Memang, negara,

kelompok masyarakat sipil, dan komunitas internasional, semuanya

memainkan peran penting dalam memerangi diskriminasi gender, sehingga

masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat. Tetapi tetap terdapat

beberapa tantangan penting.

Mempertajam Kebijakan Melalui Analisa Gender

Cara untuk memperdalam pemahaman relasi antara kesetaraan gender

dengan pembangunan,  dan cara untuk merefleksikan relasi ini dalam

berbagai kebijakan merupakan tantangan utama pada masa kini maupun

masa depan. Laporan ini mengumpulkan banyak sekali bukti tentang relasi

ini, meski masih banyak yang harus diteliti dan  dipahami, yang berarti

pula masih diperlukan  pengumpulan data yang lebih banyak dan lebih

baik serta analisis yang kesemuanya didisagregrasi berdasarkan gender.

Dua bidang yang akan dianalisa lebih lanjut:31

RANGKUMAN

• Apa saja dampak berbagai kebijakan makro dan sektoral terhadap

gender? Dan bagaimana pilihan  dalam pengeluaran untuk

pelayanan publik meningkatkan atau menghambat kesetaraan gen-

der dan efisiensi ekonomi? Para pembuat kebijakan menghadapi

berbagai permintaan yang saling bersaing akan sumber daya dan

perhatian publik, dengan anggaran fiskal dan administratif yang

ketat. Dengan kendala yang ada, informasi dan analisa dapat

membantu pemerintah mencapai keuntungan sosial secara

maksimal dari berbagai intervensi yang mereka jalankan berkaitan

dengan gender. Lagi pula, karena sifat kesenjangan gender

berlainan dalam masyarakat, kebijakan yang efektif  perlu

didasarkan pada   suatu analisa yang mengintegrasikan berbagai

persoalan gender baik  lokal maupun  nasional.

• Di masa-masa mendatang penting untuk dipikirkan bagaimana

berbagai kebijakan dan program mempengaruhi berbagai indikator

umum pembangunan (seperti pendidikan, kesehatan, atau indikator-

indikator tenaga kerja). Juga   bagaimana intervensi pemerintah

meningkatkan otonomi, kepemimpinan dan aspirasi perempuan, baik

dalam rumah tangga maupun masyarakat untuk memahami

intervensi-intervensi yang paling efektif dibutuhkan lebih banyak

analisa gender.

Menangani Berbagai Masalah yang Muncul

Tantangan lain yang dihadapi adalah  para pembuat kebijakan

hendaknya memikirkan jauh ke depan menghadapi berbagai  keadaan

yang cepat berubah. Dilihat dari perspektif gender, sebenarnya banyak

masalah yang bermunculan  yang membutuhkan perhatian  lebih besar

dari  para pembuat kebijakan dan para peneliti  diantaranya   globalisasi,

desentralisasi dalam pemerintah, penyebaran HIV/AIDS, dan proses

penuaan penduduk dunia. Misalnya:

• Dengan menurunnya angka kelahiran dan semakin tingginya harapan

hidup manusia, penduduk dunia  pun menua. Hal ini, antara lain,

akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah para janda di

seluruh dunia selama abad ke-21. Apakah implikasi pergeseran

demografik ini terhadap perlindungan sosial, kesehatan dan bidang-

bidang kebijakan publik lainnya? Memahami berbagai implikasi

kebijakan yang ditimbulkan oleh gejala demografik ini akan menjadi

salah satu tantangan penting bagi  penelitian di masa  mendatang.32

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

• Demikian pula, globalisasi dan berbagai revolusi informasi baru

sedang mengubah bagaimana  produksi tertata  dan informasi

terdistribusi di  seluruh dunia. Akankah perubahan-perubahan ini

mempercepat jalan menuju  kesetaraan gender atau memperlebar

kesenjangan gender dalam kesempatan ekonomi? Pemahaman yang

lebih baik tentang berbagai kesempatan dan risiko yang

berhubungan dengan kekuatan-kekuatan ini merupakan tantangan

lain bagi para peneliti dan pembuat kebijakan.

Memperluas Kemitraan

Tantangan ketiga yang menentukan adalah bagaimana para pembuat

kebijakan, dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender,

memperluas kemitraan mereka dengan berbagai kelompok masyarakat sipil,

para donor, dan lain sebagainya dalam komunitas internasional. Meskipun

para pembuat kebijakan memainkan peran  penting, upaya-upaya

mengatasi kesenjangan gender dapat ditingkatkan melalui kerja sama aktif

antar berbagai organisasi sipil dan internasional. Komunitas donor dapat

menyumbang dengan mendukung pengumpulan dan analisis data yang

dipilah berdasarkan gender, dengan memasukkan  analisa gender dalam

diskusi  mereka dengan para pembuat kebijakan nasional. Demikian pula,

kelompok-kelompok sipil dan para peneliti setempat  dapat

menyumbangkan informasi penting serta analisa berdasarkan

pengetahuan lokal yang akan menjadi masukan penting bagi kebijakan

pemerintah.

Mendorong partisipasi yang lebih besar serta transparansi dalam

pembuatan kebijakan dapat berpengaruh sangat  positif baik bagi

kesetaraan gender maupun pembangunan nasional secara keseluruhan.

Membuka  wacana publik dan membuat kebijakan untuk mendorong

partisipasi yang lebih besar  dari kelompok perempuan dapat

memberdayakan perempuan, dan meningkatkan hasil  berbagai kebijakan

maupun program. Temuan-temuan hasil  penelitian  tentang relasi antara

partisipasi publik perempuan yang luas serta tingkat-tingkat korupsi yang

lebih rendah sungguh penting untuk diperhatikan. Hal-hal tersebut

menunjukkan bahwa dengan pertukaran gagasan yang lebih leluasa,

transparansi yang lebih jelas dalam pembuatan kebijakan, dan partisipasi

perempuan yang semakin luas dalam ruang publik maka kebijakan

pembangunan  dapat semakin efektif.33

RANGKUMAN

Catatan

1. Indikator tentang hak-hak pada gambar 1, 8 dan 11 adalah hasil

rata-rata dari tiga indeks kesetaraan gender dalam hak-hak yang

dikumpulkan untuk lebih dari 100 negara oleh Humana (1992). Indeks hak

perorangan memfokuskan diri pada kesetaraan gender mengenai hak

politik dan hukum, hak  dalam sosial dan ekonomi, serta hak legal dalam

hukum perkawinan dan perceraian. Indeks-indeks ini dikonstruksi dengan

menggunakan metodologi yang konsisten di semua negara di mana

lingkup hak-hak diuji (dengan  skala dari 1 sampai 4) terhadap hak seperti

yang dirinci  dalam beberapa instrumen HAM dari  Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

Lihat lampiran laporan lengkap buku ini untuk keterangan tentang

negara-negara yang termasuk pada gambar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 11. Lihat

lampiran 2  dalam laporan utama untuk hasil-hasil regresi yang menjadi

dasar  bagi  gambar 3, 8, 9, 11.35

RANGKUMAN

Daftar Isi Laporan

Pendahuluan

Pengantar

Tim Pelapor

Rangkuman

Kesetaraan Gender-dalam Hak-Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan

Berpendapat

Meski Ada Kemajuan, Ketidaksetaraan Gender  Tetap Terjadi di Semua

Negara

Ketidaksetaraan Gender Paling Banyak Terjadi  di  antara  Kaum Miskin

Ketidaksetaraan Gender Menurunkan Kesejahteraan dan Menghambat

Pembangunan

Mengapa Ketidaksetaraan Gender Masih Tetap Terjadi?

Tiga Strategi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender

Tantangan bagi Masa Depan-Langkah ke Depan

1. Ketidaksetaraan Gender di awal Abad 21

Definisi Kesetaraan Gender

Pola Regional Ketidaksetaraan Gender dalam Hak, Sumber Daya dan

Aspirasi

Pola Ketidaksetaraan Gender di Berbagai Wilayah dan Negara

Gender dan Kemiskinan

2. Ketidaksetaraan Gender Menghambat Pembangunan

Akibatnya  terhadap Kesejahteraan

Akibatnya terhadap Produktivitas dan Pertumbuhan

Akibatnya  terhadap Pemerintahan

Mengapa Ketidaksetaraan Gender   Masih terjadi: Suatu

Kerangkakerja

Peran Pemerintah dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender

3. Norma-norma Sosial, Hukum dan Institusi Ekonomi

Gender dalam Norma dan Adat Istiadat

Hak-hak dan Hukum

Institusi Ekonomi

Perubahan Institusional: Bagaimana caranya?36

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER D A F T A R  I S I

4. Kekuasaan, Insentif dan Sumber Daya dalam Rumahtangga

Apakah  Rumahtangga itu?

Rumahtangga Menghasilkan Peran Gender

Penguasaan atas Sumber Daya dan Kuatnya  Posisi Tawar

Mempengaruhi  Alokasi Rumahtangga

Insentif Kebijakan dan Investasi Publik Mempengaruhi Hasil Gender

5. Apakah Pembangunan Ekonomi Positif bagi Kesetaraan Gender?

Membongkar Pembagian Kerja   yang  Kaku Berdasarkan Gender

Memperkuat Insentif untuk Investasi yang Setara dalam Sumber Daya

Manusia

Mengurangi Diskriminasi Melalui Pasar  yang Kompetitif

Pertumbuhan dengan Kesetaraan Gender: Apa yang Ditemukan dalam

Kajian Makro

Apakah Pola  Pembangunan  Mengarah  pada   Kesetaraan Gender?

Pandangan Regional

6. Menerapkan Tiga Strategi  untuk  Mempromosikan Kesetaraan

Gender

Reformasi Institusi  untuk Membangun Hak dan Kesempatan yang

Setara  antara  Perempuan dan Laki-laki

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Memperkuat Insentif bagi

Sumber  Daya yang lebih Setara

Merngambil  Langkah-langkah Aktif untuk  mengatasi

Ketidaksetaraan yang masih Terjadi  dalam  Kontrol  atas  Sumber

Daya dan Aspirasi Politik

Tantangan bagi Masa Depan – Langkah ke Depan

Lampiran

Lampiran 1 : Catatan dan  Cakupan  Negara untuk Pembuatan Gambar

Lampiran 2 :  Model Regresi Dasar Lintas-Negara dan Estimasi

Koefisien

Lampiran 3 :  Pendapatan Relatif  Perempuan dan Laki-laki yang

Disesuaikan  untuk   Perbedaan dalam  Sumber Daya Manusia

Lampiran 4 :  Uji  Empiris dari  Model Rumahtangga yang “Terpadu”

Lampiran 5  :  Simulasi Pendidikan

Daftar Pustaka

Silahkan mengisi formulir pemesanan di halaman berikut ini jika tertarik

untuk memesan versi lengkap Bahasa Inggris dari buku Engendering

Development : Through Gender Equality in Rights, Resources and

Voices. Dalam waktu dekat,  versi lengkap buku ini juga akan diterbitkan

dalam edisi Bahasa Indonesia.37

RANGKUMAN